Warisan
Oleh : Anif Punto Utomo
Apa warisan yang akan diberikan
pemerintah kepada anak cucu kita? Tak ada kata lain kecuali: utang. Ketika
krisis belum menimpa kita, utang luar negeri pemerintah sudah cukup besar.
Ketika krisis ekonomi menerpa, utang bukan lagi besar, tetapi menggunung,
apalagi utang itu berupa dolar, sehingga total rupiahnya menjadi sangat besar.
Belum lagi utang dalam negeri.
Posisi keuangan negara kita saat ini sudah besar pasak daripada tiang. Mengapa?
Karena jumlah utang negara sudah melebihi produk domestik bruto (PDB), sekitar
101 persen. Itu artinya, produk yang dihasilkan di negara tercinta ini tidak
cukup untuk membayar utang negara.
Data tiga tahun lalu menunjukkan bahwa utang luar negeri kita mencapai 146
miliar dolar AS di mana 45 persen adalah utang pemerintah. Pada saat yang sama,
utang dalam negeri --yang sebelumnya nyaris tidak pernah dilakukan-- mencapai Rp
650 triliun. Dengan begitu, saat ini total utang dalam rupiah mencapai Rp 2.100
triliun.
Dengan total utang asing 146 miliar dolar AS tersebut berarti Indonesia
menempati urutan kelima sebagai pengutang terbesar di bawah Brasil (232 miliar
dolar), Rusia (183 miliar dolar), Meksiko (159 miliar dolar), dan Cina (154
miliar dolar). Bedanya, negara-negara tersebut mempunyai PDB yang besar sehingga
rasio utangnya rata-rata di bawah 50 persen PDB.
Siapa yang menciptakan utang tersebut? Menurut pengamat ekonomi Revrisond Baswir,
adalah mereka yang memegang pemerintahan, alias rezim. Jadi rezim Soeharto,
rezim Habibie, rezim Gus Dur, dan rezim Megawati yang telah menggelembungkan
utang. Tetapi celakanya, rakyat juga yang harus menangggungnya.
Rakyat miskin di Kalimantan Barat sana, rakyat miskin di NTT sana, rakyat miskin
di Papua sana, bahkan juga rakyat miskin di Jakarta (Anda tahu, ketika sebagian
orang bersuka cita meramaikan tujuhbelasan ada seorang pria dewasa yang
mati karena kelaparan di Tanjung Priok), tidak bersalah apa-apa. Tetapi, mereka
harus menanggung kesengsaraan yang diakibatkan oleh rezim korup yang gemar
berutang.
Dana negara yang semestinya untuk mengentaskan kemiskinan, harus dilarikan untuk
membayar utang. Kita lihat saja dalam RAPBN 2003, dari total pengeluaran Rp
354,1 triliun, untuk membayar bunga utang Rp 80,9 triliun dan pembayaran cicilan
pokok utang luar negeri Rp 16,7 triliun. Demi utang pula, subsidi BBM akan
dicabut sehingga kesengsaraan mereka makin sempurna.
Rezim itu sendiri tidak akan menanggung derita atas utang yang dibuat. Bahkan
mereka menikmatinya. Misalnya, tur Megawati ke berbagai belahan dunia selama
setahun pemerintahannya. Menurut penelusuran Perhimpunan Indonesia Baru, biaya
perjalanan itu menghabiskan Rp 205 miliar! Hasilnya? Nol.
Pada masa lalu menurut Bank Dunia, volume utang luar negeri yang diselewengkan
rezim Soeharto mencapai 30 persen. Tetapi, diyakini bahwa persentase tersebut
masih terlampau kecil karena kenyataannya bisa separuhnya. Dan rezim sekarang,
penggerogotan uang pinjaman bukan terus berkurang, sekali pun sudah ada
reformasi.
Selama ini untuk mengatasi beratnya pembayaran utang tersebut, pemerintah
melakukan penjadwalan utang. Pada Paris Club II disetujui 0,7 miliar dolar,
kemudian Paris Club III April silam 5,0 miliar dolar dengan jangka 10 sampai 30
tahun. Siapa yang membayar? Ya, siapa lagi kalau bukan anak cucu kita.
Memang, ada upaya lain yang dilakukan, tetapi bukan oleh menteri perekonomian,
melainkan menteri agama. Ceritanya, berdasarkan ramalan paranormal, di situs
Batutulis, Bogor terdapat harta karun yang nilainya cukup untuk membayar semua
utang pemerintah. Maka menteri agama tanpa malu-malu bergegas menggali situs
tersebut dan berharap ramalan klenik itu benar.
Kasihan anak cucu kita. Sudah diwarisi utang yang sedemikian besar, masih pula
diwarisi budaya klenik dalam menyelesaikan masalah bangsa.
|