 |
 |
 |
| |
|
|
||||||
| g | ||||||
|
SOROTAN |
||||||
|
Kumpulan Sorotan
|
||||||
|
Tap Ekonomi 2002 (*Tugas Presiden & Kabinet Menjabarkannya) Oleh : Didik J Rachbini Kinerja ekonomi di bawah pemerintah dan kabinet gotong royong jauh dari memadai, jika tidak hendak dikatakan mengecewakan. Betapa tidak, tingkat pertumbuhan dari kuartal ke kuartal dan kecenderungannya pada 2002 ini tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik, terutama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibatnya, kesempatan kerja baru bagi masyarakat tidak berkembang. Hal yang sama terjadi pada tingkat pendapatan masyarakat, yang pasti tidak bertambah baik pada saat perekonomian bertumbuh rendah. Semua itu terjadi karena kebijakan pemerintah dan kabinetnya tidak efektif atau bahkan dapat dikatakan terjadi kekosongan kebijakan yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara umum. Proses menuju ke arah pemulihan ekonomi masih bertele-tele dan baru kinerja sektor moneter yang stabil dalam kondisi masih semu. Perbaikan ekonomi secara lebih menyeluruh masih belum terjadi sehingga ekonomi masyarakat kebanyakan masih dalam kondisi memprihatinkan. Itu berarti masalah pengangguran, baik terbuka maupun terselubung, masih belum dapat diselesaikan. Sejak setahun yang lalu pers dan analis ekonomi menyampaikan gagasan perlunya Ketetapan MPR yang memayungi pemerintah untuk pemulihan ekonomi. Gagasan tersebut datang dari Perhimpunan Indonesia Baru, yang disiapkan hendak menjadi partai. Ide tersebut masuk terlambat ke dalam Sidang Tahunan MPR 2001 sehingga pembentukan komisi dan pembahasannya ditunda sampai 2002 sekarang ini. Pada masa sidang inilah saya mengajukan gagasan langsung kepada komisi B1 melalui Tim Perumus dan fraksi-fraksi. Bahkan sebagian dari gagasan itu saya tuliskan di media massa selama persidangan itu berlangsung. Kini butir-butir arahan politik dari MPR kepada presiden sudah dituangkan dalam Tap, sehingga mempunyai ketetapan hukum untuk dijabarkan lebih detail dan dilaksanakan oleh presiden dan kabinetnya. Ketetapan MPR itu bersifat politik dan hanya merupakan arahan pokok agar presiden dan kabinetnya berjalan sesuai substansi Tap itu. Tap MPR itu sangat jelas, yakni bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil dan perluasan kesempatan kerja, melalui upaya kebijakan stabilisasi makroekonomi (inflasi, suku bunga, kurs), serta upaya promosi investasi dan ekspor. Perluasan kesempatan kerja adalah kata kunci yang merupakan arahan politik dari wakil-wakil rakyat tersebut. Ini ditegaskan oleh MPR karena satu tahun terakhir ini masalah kesempatan kerja tidak berhasil diatasi karena pertumbuhan ekonomi rendah, investasi dalam negeri dan asing menurun, dan kegiatan ekonomi produktif, ekspor dan perdagangan secara umum tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal yang kritis untuk diselesaikan adalah masalah stagnasi investasi. Program promosi semestinya digalakkan bersamaan dengan perbaikan iklim investasi yang memadai, perbaikan kualitas sistem hukum, keamanan, dan sistem pendukung lainnya. Tetapi, usaha-usaha seperti itu tidak dilakukan secara proporsional karena masalah kapasitas dalam pemerintah dalam kebijakan kolektif. Masalah yang juga disesalkan adalah penurunan kegiatan ekspor, yang sebenarnya sudah mempunyai fondasi cukup kuat sejak akhir 1980-an. Nilai ekspor nasional sudah di atas 50 miliar dolar AS, yang lebih banyak dikontribusi oleh industri non-migas. Ini merupakan pilar ekonomi nasional yang sekarang terbengkalai dan absen sentuhan kebijakan sehingga nilai ekspornya cenderung melorot. Tap MPR ini juga memberi arahan agar kegiatan ekonomi produktif riil dikembangkan dengan peningkatan investasi dan orientasi ekspor agar bersaing dengan pelaku internasional. Tidak hanya itu, kegiatan ekspor yang dinamis dapat menarik gerbong jajaran tenaga kerja yang banyak jumlahnya. Tetapi, kemampuan pemerintah menurun dalam usaha untuk mempertahankan kegiatan ekspor ini. Jika tahun yang akan datang gagal, terutama kinerja investasi dan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat. Arahan Tap MPR ini tidak dilaksanakan dengan baik karena perluasan kesempatan kerja tidak dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Parlemen (MPR dan DPR) dengan instrumen Tap Percepatan Pemulihan Ekonomi itu bisa mengontrol dan mengevaluasi pemerintah dalam bidang ekonomi. Jika pemerintah gagal melaksanakannya, maka MPR dapat melakukan koreksi dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah sekarang tidak bisa menunaikan amanat rakyat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sejak saat ini presiden dan kabinet wajib menerjemahkan Tap tersebut lebih detail dengan ukuran kuantitatif untuk mencapainya. Dengan dasar Tap dan matriks detailnya, pemerintah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan program-program ekonomi. |
||||||
|
|
