|
|
|
|
|
|
|
g
|
|
SOROTAN
|
Kumpulan Sorotan
|
Bung Hatta
Oleh : Didik Rachbini
Pada bulan ini kita memperingati 100
tahun Mohammad Hatta. Dia bukan saja seorang negarawan, tetapi juga seorang
intelektual, ekonom, dan penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya
tersebar dalam berbagai media dan surat khabar. Meskipun pendidikan formalnya
sebagai ekonom, tetapi Hatta juga banyak menulis tentang masalah politik dan
sosial budaya, termasuk soal intelektual. Tulisan-tulisannya tentang ekonomi
lebih banyak menyoroti masalah ekonomi atau politik pembangunan ekonomi.
Mohammad Hatta mengulas masalah ekonomi politik dengan basis teoretis yang
mendalam dan dengan pemahaman yang cukup detail. Bahkan pemikirannya masuk ke
dalam isu perdebatan ideologi besar dunia dan setara dengan dialektika pada
tingkat internasional pada waktu itu. Banyak hal yang dipertanyakan. Ia
mengkritik kelemahan-kelemahan teori, yang menjadi dasar liberalisme ekonomi dan
prinsip-prinsip Kapitalisme.
Menurut Mohammad Hatta, kaum ekonom klasik dalam teorinya telah membuat
kesalahan karena terlalu percaya pada natural price dimana keseimbangan
harga akan langsung menciptakan keseimbangan ekonomi, yang berujung pada
kemakmuran masyarakat. Ekonomi semata-mata digerakkan oleh tangan gaib, yang
kemudian memberikan kesempatan kepada pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam
produksi maupun konsumsi.
Selanjutnya, Mohammad Hatta juga menyatakan bahwa kaum neoklasik melanjutkan
pemikiran kaum klasik dan hanya memperhalus prinsip dasar pemikiran kaum klasik.
Tetapi, mazhab pemikiran baru ini dikritik oleh Mohammad Hatta karena tetap
tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dibuat oleh kaum klasik.
Pemikiran Mohammad Hatta bertolak belakang dengan kedua mazhab pemikiran
tersebut. Pasar yang liberal dan sistem Kapitalisme dianggap telah menciptakan
kesengsaraan masyarakat luas karena peluang ekonomi dalam sistem ini hanya
dinikmati golongan kecil elite. Sementara itu, golongan masyarakat banyak
diabaikan atau menurut istilah Hatta "ditindasinya".
Kapitalisme juga dianggap menyengsarakan masyarakat negara sedang berkembang.
Praktik Kolonialisme yang merebak di berbagai belahan bumi telah membawa
kenistaan terhadap negara timur. Kenyataan inilah yang membuat Hatta menoleh
pada sistem Sosialisme Religius, bukan Sosialisme Komunisme.
Pikiran Hatta terasa hidup kembali ketika kita menyaksikan Kapitalisme modal
telah menggulung ekonomi negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Ekonomi
yang dipuji selama tidak kurang dari satu dekade sebagai model Kapitalisme dunia
ketika hancur hanya dalam hitungan bulan. Kehancuran ekonomi karena spekulasi
dan pelarian modal Indonesia menggiring krisis ekonomi bergulir ke bidang-bidang
lainnya.
Pemikiran kedua aliran klasik dan neo-klasik menjadi dasar dari teori dan
ideologi kelompok arus utama. Teknokrat Indonesia kemudian melakukan over-simplifikasi
terhadap pemikiran klasik dan neoklasik tersebut untuk ditetapkan sebagai basis
teori dari politik ekonomi Indonesia.
Realitas teoretis tentang mekanisme pasar dan pembentukan harga atas dasar
permintaan dan penawaran tidak disangkal sebagai teori yang absah untuk
menjelaskan fenomena ekonomi dan transaksi pada tingkat mikro. Tetapi, Hatta
menilai bahwa teori ini tidak bisa secara sederhana diusung sebagai ideologi
pembangunan ekonomi tanpa melihat kenyataan akan pentingnya norma sosial
masyarakat, institusi negara, dan faktor-faktor nonekonomi lainnya.
Praktik menyederhanakan teori klasik ini dilakukan oleh kaum teknokrat, yang
menerapkan liberalisme ekonomi Indonesia pada tingkat yang cukup ekstrem.
Kepercayaan kepada pasar, tanpa melihat institusi lainnya menyebabkan banyak
dampak negatif dari pembangunan ekonomi di bawah rancangan teknokrat Indonesia.
Hal itu terutama terlihat pada tingkat kesenjangan ekonomi yang begitu lebar
antar lapisan masyarakat, antar sektor ekonomi, dan antar wilayah pusat dengan
daerah.
Ketahanan struktur ekonomi yang pincang dari rancangan teknokrat ekonomi seperti
ini sangat rentan. Sudah banyak yang menyampaikan kritik terhadap politik
ekonomi liberal ini, tetapi semua itu diabaikan. Baru pada awal dan pertengahan
1990-an kritik tersebut didengarkan oleh Presiden Soeharto ketika itu dengan
cara memanggil menteri-menterinya dan konglomerat besar untuk memberikan saham
kepada koperasi. Tetapi dampak kesenjangan sudah sangat lebar dan kesadaran
presiden sudah sangat terlambat karena di tangan konglomerat tersebut sudah
berakumulasi modal sedemikian besar. Sementara itu, lapisan masyarakat bawah
menikmati hasil pembangunan ekonomi dalam jumlah yang sangat terbatas, meskipun
data-data formal menyatakan adanya pengurangan jumlah penduduk miskin.
Dengan ketahanan ekonomi yang rentan itu, maka krisis finansial tahun 1997
dengan mudah memorakporandakan ekonomi nasional. Krisis Indonesia tidak berbeda
dengan krisis Thailand dan Malaysia pada awalnya. Tetapi, dampaknya sangat
berbeda nyata karena krisis keuangan terus menular menjadi krisis sosial dan
politik yang memprihatinkan. Rancangan ekonomi yang liberal dan KKN di lingkaran
kekuasaan telah ditengarai sebagai pemicu krisis dan ketahanan ekonomi yang
rentan tersebut.
Jadi, sistem ekonomi nasional yang rentan sekarang ini tidak dapat dilepaskan
dari kaum teknokrat Orde Baru, yang merancang sistem ekonomi dengan wajah begitu
liberal. Ekonomi pasar dibangun dengan tidak memperkuat institusi sosial politik,
hukum dan sebagainya. Hasilnya: sistem ekonomi Indonesia pincang, kesenjangan
sosial sangat tinggi, struktur ekonomi rapuh dan terjungkal karena krisis. Hal
ini tidak dapat dilepaskan dari rancangan ekonom dengan ideologi mainstream.
|
|
|
|
|