g

ARTIKEL

Kumpulan Sorotan
BMW Seri 7
Oleh : Anif Punto Utomo

Suatu kali, ketika masih kinyis-kinyis-nya menjadi wakil presiden, Hamzah Haz mengatakan bahwa negara kita secara teoretis sudah bangkrut. Alasannya, utang yang ditanggung sangat besar, melebihi kemampuan negara.

Pengakuan teramat jujur dari orang nomor dua di negeri ini tersebut memang benar. Negara kita sudah besar pasak daripada tiang. Bahkan, tak cuma negara yang bangkrut, tapi juga rakyat, di mana puluhan juta orang hidup teramat miskin.

Tapi, bangkrut adalah urusan lain. Begitu juga kehidupan rakyat yang kembang kempis, itu beda urusan. Bagi para pemimpin kita, Indonesia haruslah terlihat sebagai negara kaya di mata para pemimpin asing. Kita harus bisa menampilkan diri sebagai negara yang jauh dari krisis.

Bagaimana menampilkannya? Setiap diselenggarakan acara besar semacam konferensi tingkat tinggi (KTT) kita harus menjamu para tamu dengan fasilitas yang supermewah, termasuk mobil. Untuk itu mereka harus diservis dengan mobil kelas satu.

Maka, jangan heran kalau pada KTT ASEAN di Bali pada 7-8 Oktober 2003 nanti, pemerintah menyediakan mobil BMW Seri 7 dan BMW Seri 5 untuk para tamu. Seri 7 untuk kepala negara, sedangkan Seri 5 untuk pejabat setingkat menteri.

Seberapa mewah mobil tersebut? Kita lihat saja harga on the road-nya. Untuk BMW Seri 5 dengan tipe 530 harganya Rp 815 juta. Kemudian BMW Seri 7, diambil yang paling murah, tipe 735Li berkisar Rp 1,88 miliar, atau kalau mau yang paling top, tipe 760i adalah Rp 3,3 miliar.

Jumlah kepala negara yang diundang (termasuk negara tamu Jepang, Korea, Cina, dan India) sebanyak 14 orang. Dengan jatah seri yang termurah, maka untuk kepala negara dihabiskan Rp 26,32 miliar. Untuk menteri, taruhlah tiap negara membawa dua menteri, berarti dibutuhkan 28 mobil, sehingga harga total Rp 22,82 miliar.

Perilaku orang pemerintah di masa Mega ini tak beda dengan Orde Baru. Pada KTT ke-10 Nonblok pada 1992, misalnya, pemerintah mengimpor mobil luks built up seperti Mercedes Benz 300 SEL (110 unit), Volvo 960 (210 unit), Nissan Patrol (210 unit), dan VW Caravelle (210 unit).

Pamer kemewahan itu disusul pada forum akbar pertemuan kepala ekonomi negara-negara APEC di Istana Bogor tahun 1994. Demi kesuksesan acara itu, diimpor 200 mobil, antara lain, Mercedes Benz S-600 dan BMW 740 untuk para tamu negara.

Di era reformasi, tepatnya ketika Gus Dur jadi presiden, perilaku buruk itu diulang. Pada KTT G-15 (negara-negara yang terbilang miskin), pemerintah menyediakan 50 mobil mewah (dari rencana semua 400 unit) untuk para delegasi.

Mobil itu di antaranya Mercedes Benz seri S-500, S-600, ML-320, Audi A-6, Nissan Patrol, dan VW Caravelle. Mengapa harus ada mobil mewah untuk penyelenggaraan KTT? Selain bahwa kita harus menghormati tamu, tampaknya yang ingin ditonjolkan adalah bahwa Indonesia bukanlah bangsa kere. Jadi, kalau sekadar menyediakan mobil mewah masih sanggup.

Tapi, bisa jadi alasan itu justru menjadi bumerang. Para tamu negara itu pasti tahu betul tentang kondisi ekonomi kita yang carut-marut, korupsi yang menggila, pendidikan buruk, dan kemiskinan yang merata. Mereka pasti juga tahu kalau defisit anggaran kita ditutup dengan utang.

Kamuflase lewat mobil mewah ini nol besar. Bahkan, dalam hati, para pemimpin negara itu mungkin berucap: betapa tidak pekanya pemimpin bangsa ini terhadap kondisi bangsanya, betapa teganya pemimpin bangsa ini mengkhianati amanat rakyatnya.

Memang ada yang selalu ngotot agar setiap KTT disediakan mobil mewah. Karena, bagi kalangan swasta yang mendapat order, akan untung besar dengan banyaknya pesanan, sedangkan birokrat diuntungkan karena mendapat komisi dari swasta.

Padahal, semestinya kita malu memberikan fasilitas mobil mewah, sekalipun mereka adalah tamu negara yang mesti dihormati. Apalagi sebetulnya, pemberian fasilitas itu hanyalah domplengan para kolutor bangsa ini dalam mendapatkan kekayaan pribadinya.

Akan lebih terhormat bagi bangsa ini, bila alokasi dana BMW Seri 7 itu dipakai untuk menyediakan sandang, pangan, dan papan buat rakyat. Atau, akan lebih terhormat jika dana mobil mewah itu dialihkan untuk pendidikan sehingga tercipta biaya pendidikan murah bagi rakyat.


 


^ KE ATAS


Halaman Muka | Kesehatan | Rohani | Perpustakaan PMILA |  Keluarga | Info Wajib Lapor | Iptek | Serba Serbi LA | Tips and Tricks | Warta Indonesia | Perwakilan Indonesia | Lembar Anggota | Tentang Kami | Kontak Kami

© Copyright 2002-2004, PMILA. All Rights Reserved.