 |
 |
 |
| |
|
|
||||||
| g | ||||||
|
SOROTAN |
||||||
|
Kumpulan Sorotan
|
||||||
|
RAPBN 2003 Oleh : Didik Rachbini Presiden Megawati Soekarnoputri telah menyampaikan pidato di depan rapat paripurna DPR pada 16 Agustus lalu. Dalam pidato itu presiden telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (RAPBN). Ada beberapa hal yang ingin saya soroti dari RAPBN itu. Pertama, RAPBN 2003 bersifat sangat kontraktif. Dana yang dikuras dari masyarakat dan sistem ekonomi (leakage) sekitar Rp 239 triliun. Sedangkan dana yang dikucurkan kembali ke dalam masyarakat (injection) hanya Rp 157 triliun. Dengan demikian, ada penarikan dana yang bersifat kontraksi sebesar Rp 82 triliun. Rencana APBN 2003 ini bukan hanya tidak bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga banyak menyedot sumber daya keuangan dari masyarakat. Masalahnya tidak lain karena pembayaran untuk bunga utang dan pokok utang sangat besar, yakni di atas Rp 100 triliun. Kedua, anggaran pembangunan sangat kecil sehingga tidak banyak memberi perbaikan pada investasi publik. Kontras dengan jumlah pembayaran utang tersebut, semangat dan filosofi RAPBN itu tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah ingin gampang, tetapi rakyat ditekan dengan anggaran yang defisit itu. Ketiga, asumsi dan cara pendekatan bersifat kontradiktif. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai lima persen atau bahkan lebih sesuai semangat RAPBN ini. Itu berarti diharapkan akan ada pertumbuhan hampir dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan tahun ini atau setidaknya pertumbuhan dalam dua kuartal ini. Tetapi, sifat anggaran yang sangat kontraktif ini kontradiktif dengan keinginan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dipatok untuk mencapai 13 persen. Angka ini masih relatif tinggi, terutama dikaitkan dengan suku bunga pinjaman yang terbentuk kemudian. Dengan spread enam persen, maka suku bunga pinjaman bisa mencapai 18 persen sampai 20 persen. Itu berarti bahwa biaya modal masih relatif tinggi dan tidak akan memicu investasi dalam negeri. Keempat, pemerintah tidak mengagendakan terobosan nonkonvensional sehingga anggaran berjalan sebagaimana biasanya. Tidak akan ada penyelesaian fundamental dari utang publik, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri yang asalnya diwariskan dari swasta. Karena itu, RAPBN 2003 ini hanya menjadi wahana kreditor dan swasta untuk menguras pajak masyarakat yang berhasil dihimpun di RAPBN ini. Kelima, asumsi inflasi terlalu berani. Ini bersifat kontraditif dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang potensial menstimulasi inflasi. Barang yang dikendalikan pemerintah potensial sebagai faktor penyebab inflasi (inflatoar). Keenam, sasaran pertumbuhan ekonomi sangat muluk, yakni lima persen. Memang, potensi pertumbuhan bisa mencapai angka tersebut, tetapi harapan ini kontradiktif dengan kontraksi anggaran, yang bersifat sangat kontraktif tersebut. Ketujuh, kinerja pemerintah dalam beberapa kuartal terakhir ini masih rendah. Itu berarti bahwa harapan-harapan yang tercantum di RAPBN bisa hanya menjadi daftar keinginan jika tidak diikuti oleh usaha kolektif dari pemerintah. Sasaran-sasaran yang ditulis bisa meleset karena kontradiksi dengan kinerja pemerintah selama ini, termasuk kapasitas dan team work-nya.
|
||||||
|
|
