 |
 |
 |
| |
|
|
||||||
| g | ||||||
|
ARTIKEL |
||||||
|
|
||||||
|
Negara
Sapi Perah Oleh : Anif Punto Utomo Sebuah surat dari salah satu komisi di DPR RI tergeletak di meja direksi BUMN. Karena dari DPR, segeralah surat itu dibuka, khawatir kalau-kalau ada panggilan mendadak dari DPR untuk hearing atau semacamnya. Ternyata surat itu hanya memberitahukan bahwa beberapa anggota DPR di komisi itu akan menunaikan ibadah umroh. Baik benar wakil rakyat itu mau berpamitan dengan BUMN hanya untuk berumroh? Tetapi, jangan jadi direksi BUMN jika tidak bisa membaca yang tersirat dari yang tersurat. Kalau anggota DPR ''berbaik hati'' pamit seperti itu, sebetulnya itu pertanda bahwa mereka butuh uang saku. Anda tentu pernah dengar istilah sapi perah. Dalam kamus pertanian, sapi perah adalah tipe sapi yang khusus dipelihara untuk menghasilkan susu. Dalam kamus istilah, sapi perah bisa saja orang atau perusahaan yang diperas penghasilannya secara terus menerus oleh pihak lain. Siapa yang mau jadi sapi perah? Mereka yang takut, atau mereka yang punya kepentingan pada pemerah. Seorang sopir angkot yang dipalak preman di jalanan karena takut pada pemerah. Tetapi, seorang direksi BUMN atau pemimpin lembaga lain, semacam BPPN dan Bulog, bisa jadi menyediakan diri untuk diperah, dengan imbalan jabatan yang disandang tetap langgeng. Mereka menanamkan budi pada pemerah yang rakus harta itu. Ketika zaman Orde Baru, beberapa lembaga yang menjadi sapi perah adalah Pertamina, BUMN, dan Bulog. Kita ingat ketika Pertamina dipimpin Ibnu Sutowo. Ia nyaris membangkrutkan Pertamina, namun tetap ''selamat''. Mengapa? ''Susu'' yang diberikan untuk kepentingan operasi politik dan militer Soeharto mampu menutupi kesalahannya. Kini Pertamina dan Bulog bukan lagi menjadi ''sapi perah yang nyaman'', tetapi bukan berarti tidak ada lagi. Selain BUMN, yang kini menjadi sapi baru yang siap diperah adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Bahkan, pentolan di situ menyediakan diri menjadi sapi perah. Uang suap BPPN kepada anggota DPR dari PDIP, misalnya, itu adalah sebagian kegiatan BPPN dalam menyerahkan ''susu''-nya kepada wakil rakyat. Begitu juga keikhlasan BPPN mengeluarkan ratusan juta rupiah yang notabene uang rakyat untuk merenovasi rumah Menneg BUMN, Laksamana Sukardi. Apa bedanya sapi perah sekarang dengan yang dahulu? Pada dasarnya, sapinya tetap sama, begitu juga susunya, namun tukang perah yang berbeda. Celakanya, tukang perah pada zaman reformasi ini malah lebih banyak dan lebih rakus. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif sama saja. Terlebih menjelang pemilu 2004 nanti, di mana partai bersaing memperebutkan kursi, maka semua partai lewat awak-awaknya di DPR berebut ''kaveling'' sapi perah. Mereka memerah sebanyak-banyaknya untuk partai, sambil taklupa menyisihkan sabagian untuk keperluan pribadi. Tetapi, sebetulnya sapi perah yang ditulis di atas belum seberapa, masih ada yang mengungguli. Apakah itu? Pemerasan aset bangsa oleh pihak asing. Indonesia, dengan segala sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang terbatas, menjadi sapi perah investor asing. Kita lihat aset yang dikuasai BPPN, seperti BCA, kini sudah berada di tangan asing, begitu juga Bank Niaga yang sebentar lagi menyusul. Keduanya mengeduk untung dari rakyat Indonesia, tetapi sebagian besar keuntungan ditransfer ke luar negeri. Indosat sebentar lagi juga akan dijual, menyusul kelak Telkom, PLN, dan perusahaan strategis lainnya. Perusahaan tersebut sudah pasti mendapatkan keuntungan dari rakyat kita. Kelak keuntungan itu terbang dari tangan kita. Belum lagi sumber daya alam yang sudah lama kita berikan ke asing. Lihat saja, Freeport dan Caltex sudah menguras ratusan triliun kekayaan negeri kita. Sementara itu, pluhan juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan? Ibaratnya, negara kita ini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah kekayaannya diperas oleh negara lain, para penyelenggara negara masih pula memeras hak milik rakyat yang masih bisa diperas. Beginilah nasib negara sapi perah. |
||||||
|
|
