Baju
Oleh
: Anif Punto Utomo
Apa merek baju yang Anda pakai?
Levi's, Ralph Laurent, Cerruti, Calvin Klein, atau bikinan lokal tapi bermerek
asing seperti LEA atau Van Hausen. Baju memang tidak sekadar penutup tubuh.
Mungkin zaman dulu, iya. Kala itu, baju hanya berfungsi sebagai penutup tubuh,
itu juga kalau dibutuhkan. Tidak selalu. Dan sampai kini pun, masih ada daerah
di pedalaman di Jambi, Kalimantan, dan Papua, yang tidak memakai baju.
Kecenderungan yang umum sekarang, terutama di kota besar layaknya Jakarta,
fungsi baju jauh dari sekadar penutup tubuh, tetapi sudah menjadi simbol, sebuah
simbol status sosial. Orang-orang kaya biasanya memilih baju-baju bermerek untuk
menunjukkan status kemampuannya.
Orang-orang yang perekonomiannya sedang, bahkan yang mepet, kadang ingin juga
tampil keren dengan baju merek terkenal. Tak heran kalau kemudian pemalsuan
menjamur. Maklum, mereka yang sedang-sedang saja itu hanya sanggup beli yang
palsu. Kalaupun yang asli, lari ke sisa ekspor.
Jika perekonomian Anda pas-pasan, sebetulnya tidak perlu membeli produk yang
asli. Karena, selain mahal, orang lain juga tidak percaya kalau yang Anda pakai
itu barang mahal. Kalau Anda kaya, pakai yang palsu pun tetap dikira asli.
Itulah salah satu enaknya jadi orang kaya.
Selain simbol kestatusan, baju juga bisa menjadi simbol kredibilitas. Jika mau
bertemu dengan klien di hotel, misalnya, Anda perlu memakai baju yang halus,
licin, dan bermerek biar dia percaya akan kredibilitas kita. Bahwa kredibiltas
itu semu, tidak masalah dalam dunia yang hedonis seperti sekarang ini.
Menjadi wajar jika kemudian banyak orang yang menghalalkan segala cara agar
dapat tampil keren. Mereka ingin diakui statusnya sebagai orang yang tinggi
strata sosialnya, mereka juga ingin diakui kredibilitasnya. Apalagi mereka yang
modal otaknya tak pas bandrol, maka penampilanlah yang jadi senjata.
Itu pula yang terjadi pada wakil rakyat kita. Termasuk juga tentunya para
eksekutif pemerintahan. Dengan kekuasaannya, tanpa malu-malu mereka
mengalokasikan dana untuk pembelian baju dalam jumlah ratusan juta, bahkan
miliaran rupiah.
Kita lihat saja anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka sudah sedemikian teganya
menganggarkan baju Rp 1,04 miliar untuk 85 anggota, sedangkan untuk gubernur Rp
65 juta. Tapi, ternyata jumlah itu masih kurang, mereka masih minta lagi Rp
434,7 juta untuk melengkapi koleksi bajunya.
Anggota DPRD Jakarta tidak sendirian. Hampir seluruh wakil rakyat di berbagai
daerah berlomba mengumbar insting kejinya. DPRD Riau, misalnya, dengan ketegaan
yang tulus menganggarkan Rp 850 juta untuk baju para anggotanya yang berjumlah
55 orang.
Coba seandainya, jatah baju wakil rakyat di Jakarta itu dibagikan kepada murid
SD yang tak mampu membeli seragam. Tarolah tiap pasang baju seragam Rp 20 ribu,
maka dengan anggaran Rp 1,04 miliar plus Rp 434,7 juta itu akan ada 73 ribu anak
yang mendapat seragam.
Bukan itu saja. Anggaran untuk baju itu sekaligus juga akan membangkitkan
perekonomian rakyat, karena akan ada kenaikan permintaan kain, penjahit juga
kebagian rezeki. Semua itu akan memberikan efek spiral yang positif buat rakyat.
Sayangnya, itu semua tidak menjadi pikiran wakil rakyat. Mereka telah menjadi
mercusuar, sehingga jauh dari rakyat. Mereka lebih sibuk untuk kemakmuran diri
sendiri. Mereka lebih suka mengoleksi baju bermerek ketimbang harus memikirkan
baju seragam anak sekolah yang tidak mampu.
Baju yang bermerek, bagi sebagian orang, bolehlah dijadikan simbol status dan
kredibilitas. Tapi bagi wakil rakyat, baju keren hanyalah simbol kerakusan,
kekorupsian, kebrobrokan, kekejian, ketidaktahuan diri, ketidakpedulian, dan
simbol rendahnya kepekaan terhadap apa yang terjadi pada masyarakat yang
diwakilinya.
Relakah pajak yang Anda bayarkan untuk membelikan baju mewah para wakil rakyat
dan eksekutif? Relakah mobil pribadi Anda dikir agar pemerintah daerah
memperoleh pendapatan tambahan untuk membeli baju mereka? Relakah Anda diperas
ongkos parkir demi baju baru mereka? Mungkin hanya keluarga mereka yang menjawab:
Rela!
|